Bayarkan Tunjangan Profesi Guru

PGRI meminta pemerintah dan pemerintah daerah segera mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) sebelum lebaran. "Dana sudah tersedia. Guru yang akan dibayar sudah jelas. Jadi harap segera diberikan hak guru itu", tegas Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 Pasal 21 Ayat (1) dinyatakan bahwa Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan secara Triwulanan, yaitu Triwulan I pada bulan Maret, Triwulan II pada bulan Juni, Triwulan III pada bulan September, dan Triwulan IV pada bulan Nopember. Mestinya sesuai PMK itu, TPG triwulan II ini paling lambat harus dibayar Juni 2015. Ini sudah bulan Juli, maka harus segera dibayarkan, baik guru di bawah kemdikbud maupun kemenag, baik PNS maupun Non-PNS.

Sulistiyo, yang juga Anggora DPDRI Komite III, meminta, sisa TPG tahun 2014 yang belum dibayarkan, misalnya para guru TK Non-PNS yang masih sisa 5 bulan sesuai janji kemdikbud akan dibayar tahun 2015 juga agar segera dibayarkan.

PGRI menerima banyak pengaduan, pembayaran TPG tahun ini lebih jelek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak juga yang sampai sekarang SKPT-nya belum terbit. "Banyak masalah yang berkaitan dengan jumlah jam mengajar, mutasi guru, jumlah siswa, linieritas yang harus diselesaikan", jelas Sulistiyo.

"Guru yang sakit keras sehari, masa TPG-nya tidak dibayarkan. Itu tidak manusiawi. Demikian juga, juga guru SD yang mengajar di daerah terpencil siswanya kurang dari 20 dia tidak bisa menerima TPG. Siapa yang akan mau mengajar di daerah terpencil itu?", Kemdikbud dan Kemenag perlu cari solusi terhadap berbagai persoalan itu, bukan menambah maslah yang mempersulit guru.

Guru Honorer
Pemerintah dan pemerintah daerah juga perlu memikirkan nasib guru honorer. Sambil menata mereka secara kepegawaian dan kesejahteraannya, pikirkan menjelang lebaran ini. Cobalah bantu mereka. "Harga-harga semakin mahal, gaji semakin kecil, kerja semakin berat, masa depan tidak jelas", papar Sulistiyo.

Informasi Selengkapnya »»

Keluhan Uji Kompetensi Guru

Uji Kompetensi Guru Masih Diwarnai Keluhan

JAKARTA, KOMPAS — Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, tahapan terpenting ialah memperbaiki kualitas guru terlebih dahulu. Terkait hal itu, kualitas "pabrik" guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, perlu diperbaiki. Upaya membenahi profesi guru optimal jika didukung kebijakan yang berpihak kepada profesi guru.

Hal itu dikemukakan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo yang didampingi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan PGRI Mohammad Abduhzen dan anggota Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Itje Chodijah, saat ditemui secara terpisah, Selasa (17/11), di Jakarta.

Menurut Itje, pembenahannya harus dimulai dari ujung, di pabrik guru itu. "Coba dilihat lagi, calon-calon guru itu diajar oleh dosen dan dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dengan kualitas seperti apa. Karena tidak ada standar pendidikan calon guru, hasilnya bisa macam-macam. Ini yang dibenahi karena di situlah lahir orang-orang yang mendidik generasi penerus bangsa," katanya.

Bagi PGRI, kata Sulistiyo, selain LPTK, kebijakan yang berpihak kepada guru seharusnya mampu meningkatkan profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru. Namun, kebijakan pemerintah sampai sejauh ini masih menyentuh permukaan saja, belum menggali masalah mendasarnya. "Guru menanti kebijakan yang bukan basa-basi seolah-olah sayang dan peduli kepada guru, padahal kebijakan substansi yang ditetapkan sesungguhnya menyulitkan, meresahkan, dan bahkan menganiaya guru," katanya.

Kebijakan yang dibutuhkan guru, Sulistiyo mencontohkan, pengangkatan guru guna mengatasi kekurangan guru. Masalah kekurangan guru ini terjadi di hampir semua kabupaten/kota. Namun, sejauh ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan terkait pengangkatan guru.

Terkait peningkatan kompetensi guru, Mohammad Abduhzen menjelaskan, seharusnya akhir tahun ini semua guru sudah harus berkualifikasi S-1 atau D-4 dan bersertifikat pendidik dengan dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 82 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1). Namun, apa yang terjadi sekarang, baru sekitar 50 persen guru bersertifikat pendidik dan 40 persen guru yang berkualifikasi S-1 atau D-4.

Pemerintah diharapkan melaksanakan pembinaan karier dan profesionalitas dengan benar. Sayangnya, kata Sulistiyo, pemerintah justru menguji guru terus dengan uji kompetensi guru (UKG). Padahal, menurut Sulistiyo, UKG tak akan mampu menggambarkan kompetensi guru sesungguhnya. Kalaupun diikuti dengan penilaian kinerja guru, sejauh mana pemerintah mampu menjamin bahwa penilaian kinerja itu dilakukan dengan benar dan mampu disatukan dengan nilai UKG dengan tepat.

Joki ujian

Terkait ujian kompetensi, dari posko pengaduan UKG yang dibuka Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dilaporkan ada joki ujian yang tertangkap tangan sedang mengerjakan ujian atas nama orang lain di Pandeglang, Banten. Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, saat dimintai keterangan oleh dinas pendidikan setempat, guru yang menyewa joki itu mengaku mengajar di jenjang SD dan membayar jasa joki karena dirinya sudah berusia lanjut dan gagap teknologi. "Guru itu juga takut hasil ujiannya itu memengaruhi tunjangan sertifikasi," kata Retno.

Selain masalah joki UKG, FSGI juga menerima laporan adanya peserta ujian yang memfoto soal dengan telepon genggam lalu mengunggahnya ke media sosial. Guru juga mengeluhkan soal pedagogi yang dikaitkan dengan pembelajaran Kurikulum 2013, padahal mayoritas guru masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

"Mereka mengeluhkan nilainya rendah karena tidak mampu menjawab soal pedagogi karena mereka belum pernah mendapat pelatihan Kurikulum 2013," kata Presidium FSGI Lalu Saepudin.

Aduan lain ialah adanya pungutan Rp 50.000 per guru untuk memperoleh kartu peserta UKG. Padahal, pemerintah jelas-jelas mengumumkan UKG tidak dipungut biaya apa pun. Aduan itu datang dari Sulawesi Utara.

Terkait puncak peringatan Hari Guru pada 13 Desember mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sulistiyo mengumumkan, tahun ini penyelenggaraan puncak peringatan hanya akan dilakukan PGRI. Biasanya PGRI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Peringatan Hari Guru nasional setiap 25 November bertepatan dengan hari lahir PGRI. Kemudian terbit Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Penetapan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 1994. "Sejak 1994, PGRI selalu merayakannya bersama pemerintah. Tahun ini agak berbeda," kata Sulistiyo. (LUK)

Sumber : http://print.kompas.com/baca/2015/11/18/Dinanti,-Kebijakan-Berpihak-pada-Guru

Informasi Selengkapnya »»

Pelaksanaan Ujian Nasional

PEMETAAN PENDIDIKAN
UN Tidak Perlu Diadakan Tiap Tahun JAKARTA, Jika fungsi ujian nasional direncanakan berubah hanya untuk pemetaan, seharusnya tidak perlu ada UN untuk 1-2 tahun ke depan, bahkan ujian itu tidak perlu berskala nasional. Pelaksanaannya cukup dengan menggunakan metode sampling seperti pemetaan internasional.

Ini dikemukakan Direktur Eksekutif The Institute for Education Reform Mohammad Abduhzen, di Jakarta, Minggu (25/1). “Jika dilakukan setiap tahun, program UN ini pemborosan saja,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Materi Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengumumkan tiga perubahan dalam UN. Pertama, UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan sehingga kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh sekolah. Kedua, ujian dapat ditempuh beberapa kali untuk memperbaiki pencapaian standar. Ketiga, ujian wajib diambil minimal satu kali dan dilaksanakan pada awal semester akhir.
Namun, meski tidak menjadi penentu kelulusan, hasil UN tetap digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Langkah ini dinilai masih bisa mendorong perilaku tidak jujur karena murid, guru, sekolah, atau pemerintah daerah akan tetap berlomba mengejar nilai tertinggi.
“Jika UN tidak penting dalam konteks sekarang ini, sebaiknya tidak perlu dicari-cari argumentasi agar tampak penting. Alasan awalnya UN perlu ada hanya untuk pemetaan. Belakangan ditambah untuk masuk PTN dan pertanggung jawaban kepada orangtua,” kata Abduhzen.
Dalam rencana perbaikan, Kemdikbud menyebutkan hasil UN tidak hanya akan menjadi alat pemetaan bagi pemerintah, tetapi juga bagi murid, orang tua, guru, dan sekolah. Pemetaan untuk menggambarkan capaian kopetensi murid akan disampaikan melalui surat keterangan hasil atau laporan yang lebih lengkap dengan kategorisasi.
Menurut pakar evaluasi dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Erlin Driana, ujian untuk menentukan kompetensi murid secara individual dan ujian untuk pemetaan sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda sehingga desainnya pun seharusnya berbeda. Perubahan pelaporan untuk kompetisi murid merupakan rencana yang positif untuk memberikan gambaran lebih utuh tentang capaian belajar murid. Namun, pelu diingat bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak akan berhasil jika terlalu difokuskan pada pengukuran output

Informasi Selengkapnya »»

Kuota Calon Guru Sekolah

PENDIDIKAN TINGGI - Calon Guru Lebih Banyak Dari Pada Kebutuhan.
JAKARTA, KOMPAS.-jumlah calon guru berlebihan di bandingkan dengan kebutuhan guru secara nasional. Kondisi itu diakbatkan lemahnya perbatasan pertumbuahan lembaga pendidikan oleh karena itu, penataan diperluakan jika pemerintah ingin fokus membenahi perguruan tinggi penghasil calon guru.

“pemberatasan LPTK dan jumlah mahasiswa harus segera dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi” kata bedjo sujanto, Guru Besar Manajemen Pendidikan universitas Negeri Jakarta,di jakarta, senin (26/1). Menurut Bedjo yang juga mantan rektor Universitas Negeri Jakarta, kebutuhan guru baru untuk mrnggantikan guru pensiun di sekolah negeri berkisar 2,5 persen hingga 3 persen setiap tahun dari guru di setiap provinsi. Namun lulusan yang dihasilkan LPTK jauh lebih besar.
Jumlah lulusan dari 12 LPTK eks institut keguruan dan ilmu pendidikan yang bertranformasi menjadi Universitas saja diperkirakan hampir mencapai 100.000 sarjana pendidikan per tahun. Belum lagi lulusan dari LPTK swasta yang jumlahnya lebih dari 10 kali LPTK negeri. Jumlah LPTK negeri terdiri dari 12 LPTK eks intitut keguruan dan ilmu pendidikan di perguruan tinggi negeri. Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi LPTK Swasta Sulistiyo mengatakan, di Indonesia, terdapat 417 LPTK swasta dengan akreditasi beragam yang jumlah rata-rata alumni adalah 20.000 orang pertahun.
Revitalisasi
Sektertaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo mengatakan, pemerintahan fokus memperkuat LPTK untuk menghasilkan calon guru bermutu. Strategi Direktort Jenderal Pendidikan tinggi adalah melalui reformasi dan penguatan kurikulum. Pendidikan calon guru di tingkatkan antara lain dengan mengembangkan seleksi khusus untuk calon mahasiswa yang memenuhi kriteria menjadi guru.
Ketua Asosiasi LPTK Indonesia Sunaryo Kartadinata mengatakan, tuntunan untuk merevitalisasi LPTK sudah lama digaunkan, tetapi belum ada respon secara utuh. “Jika Dikti di bawah Kementriset ingin memperkuat LPTK, tentu saja itu bagus. Bahkan, kami berharap ada bagian khusus mengurusi pendidikan guru supaya lebih terata, “kata Sunaryo yang juga Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, jawa barat.
Menurut Sunaryo, langkah penguatan LPTK yang dibutukan saat ini adalah penyelidikan sekolah labotarium yang baik di setiap LPTK, seperti halnya tas kedokteran. Sekolah labotarium untuk mengembangkan cara-cara belajar terkini yang cocok dengan kebutuhan pendidikan.
Sementara itu, sulistiyo juga berharap LPTK swasta dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dalam pembuatan kebijakan, LPTK swasta dapat lebih baik lagi dalam mengikuti bijakan pemerintahan terutama dalam menghasilkan guru-guru berkualitas.
Secara terpisah, menteri pendidikan dan kebudayaan Anies Baswedan, seusai menghadiri peluncuran program Gerakan Maluku, Senin (26/1), meminta guru memberikan contoh kebiasaan membaca di sekolah. Saat ini, minat guru-guru di Indonesia masih rendah.

Informasi Selengkapnya »»

Ujian Nasional Online

Ujian Nasional, Sistem Semi – daring Dirintis Tahun 2015.
Jakarta, KOMPAS – Ujian nasional dengan system semi - daring (onlaine) dimulai tahun ini dengan target sementara 862 sekolah jenjang pendidikan menengah kejuruan, terdapat 2.197 sekolah target sementara . Sekolah – sekolah yang tergolong perintis ujian nasional sistem semi-daring itu masih diverifikasi dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.“Untuk tahun ini, (system semi – daring) hanya bagi sekolah yang sudah siap

kalau sudah berhasil, secara bertahap nanti meluas. Tidak serta – merta semua pada tahun ini karena infrasturktur yang belum siap ,”ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam, Kamis (29/1), di Jakarta.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Mustaghfirin Amin, yang ditemui secara terpisah , mangatakan, telah merekomendasikan 2.197 sekolah yang dinilai siap menjalani ujian nasional semi-daring. Namun , sama halnya dengan SMA , data sementara akan diverifikasi daerah lebih dahulu unutk melihat kesiapan sekolah – sekolh itu. “ Syarat unutk ikut ujian nasional semi-daring ini ialah jumlah komputer yang ada 1 komputer berbanding 3 murid agar waktu ujiannya tidak lama, “kata Mustaghfirin.
Fleksibel
Dengan ujian nasioanl berebasis computer tersebut, Nizam berharap pelaksanaan ujian akan lebih fleksibel. Bagi sekolah yang siap , bisa segera menjalani ujian nasional tanpa menunggu jadwal pelaksanaan serempak dengan sekolah lain seperti sekarang. Disebut dengan sistem semi – daring karena pelaksanaan nya tak waktu seketika . Pelaksanaannya menggunkan server local, tetapi sinkronisasi data dan hasilnya akan menggunakan sistem daring . Itu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atau bentuk penyimpangan lainnya.
Bentuk soal ujian nasional tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Standarnya juga sama , tetapi tidak menetukan kelulusan . (LUK)

Informasi Selengkapnya »»

PGRI Siap Menghadapi MEA 2015

Suara Guru – Jakarta. Sebagai salah satu universitas swasta favorit di Ibu kota dengan jumlah mahasiswa terbanyak di kopertis wilayah III, memasuki semester ganjil di tahun ini kembali melaksanakan wisuda dengan jumlah 1.500 mahasiswa yang terdiri dari 1.304 mahasiswa lulusan strata satu (S1) dan 196 mahasiswa strata dua (S2) dari berbagai jurusan. Seperti biasa, acara wisuda ini diadakan di di Gedung Sasono Utomo TMII Jakarta Timur, Sabtu (11/10).

Dalam pidato sambutan wisuda angkata XLII Rektor Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), Prof.Dr.H.Sumaryoto menyatakan bahwa Unindra siap mengahadapi MEA 2015 (masyarakat ekonomi asean). Hal ini diungkapkan dengan memaparkan berbagai persiapan yang sedang dilakukan oleh unindra, mulai dari peningkatan kompetensi dosen dan staf serta kesejahteraan. “peraturan yg berlaku utk pns, jadi secara besaran gaji pokok, besaran tunjangan fungsional dosen sama dengan yang berlaku dengan pemerintah”ujar sumaryoto

Selain itu, Sumaryoto menyatakan Unindra tak takut akan persaingan di tahun 2015, dikarenakan Unindra mempunyai segmentasi tersendiri sehingga tak khawatir akan persaingan.

“Dan kepada calon wisudawan yang setelah ini dilantik saya ucapkan selamat mudah-mudahan dengan gelar efektif ijazah yang anda miliki ini menjadi modal pengabdian bukan modal yang lain. karena apa ? selama kita dididik di Unindra kita dibekali dengan semangat-semangat pengabdian, semangat perjuangan untuk mengabdi di masyarakat sesuai profesi masing-masing”ungkap sumaryoto dipenghujung pidatonya. TYS

Informasi Selengkapnya »»

Kurikulum Pendidikan 2013 - 2018

Kurikulum 2013 Merata Pada 2018 - Jakarta, Kompas, semua sekolah ditargetkan mulai mempratikkan kurikulum 2013 pada tahu 2018. Untuk tahun ini, sekolah yang di tunjukan sebagai sekolah uji coba Kurikulum 2013 tetap hanya 6.221 sekolah. Sekolah bukan sasaran yang bersikeras memakai kurikulum 2013 akan mensulitkan mengisi atau mengakses data pokok pendidikan.

Hal itu di tegaskan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Anies Baswedan di sel-sela rehat rapat kerja pertama dengan komisi X DPR, selasa (27/1), di Jakarta. “yang boleh memakai Kurikulum 2013 hanya sekolah yang ditunjuk. Selebihnya harus tetap memakai kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau kurkulum 2006. Yang lain, tidak boleh. Nanti dikuncinya di dapodik (data pokok pendidik). Sekolah non-sasaran hanya akan bisa mengakses dapodik kurikulum 2006,” ujar Anies.
Dalam rapat kerja pertama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi X yang dihadiri 49 anggotanya mempertanyakan alasan penghentian Kurikulum 2013 bagi mayoritasnya sekolah, bahkan bagi sekolah yang siap melaksanakan. Penghentian Kurikulum 2013 dinilai tak tepat karena sudah banyak anggran yang dikeluarkan, terutama untuk pembelian buku. Para anggota Dewan menyarankan Kurikulum 2013 tetap dilanjutkan di semua sekolah, tetapi sambil dievaluasi dan disempurnakan agar menjadi kurikulum “breusia panjang” dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dalam pemaparannya, Anies mengatakan, Kurikulum 2013 sampai saat ini dilaksanakan 6.221 sekolah. Menurut rencana, pada semester II, aka nada 12.480 sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
Zulfadhli, anggota Komisi X, menanyakan alasan pemilihan sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan Kurikulum 2013. Banyak sekolah yang ingin tetap melanjutkan Kurikulum2013 meski baru melaksanakan selama satu semester, tetapi tidak boleh. “Meski baru satu semester, mereka sudah siap,” ujarnya.
Utut Adianto, mantan Wakil Komisi x, mengingatkan rekomendasi panitia kerja Kurikulum 2013 yang dibentuk pada era Mendikbud Mohammad nuh. Saat itu, perubahan kurikulum semata-mata karena terlalu banyak mata pelajaran dan buku sekolah yang dibawa anak. Meski disederhanakan, biaya penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 hingga Rp 2,7 triliun.
Ketegasan
Utut menyadari kebijakan Kurikulum 2013 sepenuhnya wewenang Kemdikbud. Namun, Kemdikbud tetap perlu menjelaskan secara komprehensif alasan penghentian Kurikulum 2013 bagi mayoritas sekolah. “Pemerintah harus tegas menetapkan syarat atau kriteria sekolah yang lanjut dan tidak,” ujarnya.
Zulfadhli juga meminta agar evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dipercepat sehingga tidak perlu menunggu pelaksanaan untuk semua sekolah pada 2009, seperti yang direncanakan kemdikbud. “Jangan terlalu lambat karena ini terkait dengan bonus demografi,” kata Zulfadhli.
Anggota Komisi X lain, jefirstson, juga tak setuju jika Kurikulum 2013 dihentikan. Dia berpandangan masalah kurikulum pada urusan teknis distribusi buku dan pelatihan guru. Ia mengakui Kurikulum 2013 perlu dievaluasi, tetapi tak perlu sampai dihentikan. Pertimbangannya, banyak sekolah yang telah membeli buku pegangan Kurikulum 2013. (LUK)

Informasi Selengkapnya »»

Pendidikan Jepang Vs Indonesia

Beda Kurikulum, Beda Hasilnya - Dua foto ini diposkan Ayah Edy Parenting yang di sebar dari foto internet Hikmat Alam. Adakah yang salah ?

Ironis. Apa benar perilaku anak Indonesia,seenaknya membuang sampah ke laut ? Sementara itu, anak-anak di Jepang memberi makan ikan koi di pinggir sekolah di atas jalan yang dilalui mereka. Aduh, beda Jepang, beda pula Indonesia.

Sekolah-sekolah di Jepang ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik etika perilaku dan budi pekerti murid-murid sekolah mereka mulai prasekolah alias TK hingga SD. Kebiasaan ini berlangsung selama lebih kurang 2+6 tahun. = 8 tahun.

Hampir setiap hari anak-anak diberikan pelajaran praktik mengelola sampah. Ini salah satu model pengembangan kurikulum di negeri Sakura. Sampah di sana sampah itu akan selalu di daur ulang, dimanfaatkan kembali untuk masyarakat atau dijadikan bahan bakar alternatif dan sebagainya.

Mereka juga dilatih membersihkan kelas, membersihkan toilet sekolah, merapikan ruang kelas, menata sepatu, berkata santun, hadir tepat waktu, berlatih kejujuran dan semua budi pekerti lainnya. Tak ketinggalan dasar-dasar life skill. Seperti: memasak, saling membantu, melayani, tolong-menolong serta ramah alam dan lingkungan keseimbangan ekosistem ditanamkan sebagai proses pembiasaan.

Tak ayal, memasuki usia dewasa mereka sudah tahu bagaimananya hidup tertib, jujur, bersih, rapi dan beretika moral yang baik di lingkungan masyarakat. Luar biasa.
Bisa dilihat, misalnya saja selokan-selokan di pusat kota, seperti Tokyo hingga di pedesaan terlihat jernih, bersih terawat. Ikan-ikan koi tanpa takut tercemar limbah rumah tangga atau pabrik menjadi pemandangan yang mengasyikkan sepanjangan selokan. Di sana tak ada orang membuang sampah sembarangan ke got. Ikan-ikan koi yang mahal harganya itu pun aman dari ancaman pencurian.

Andai saja kita bisa meniru kebiasaan luhur anak-anak di negaranya Kaisar Akhi Hito tentu akan lebih dasyat. Memang kurikulum bagi anak-anak kita beda yang melulu mengejar target isi kepala. Apa iya, begitu ? (Tiyas)

Informasi Selengkapnya »»

Profesionalisme Guru TIK

Suara Guru – Jakarta. Menindaklanjuti penandatanganan kerjasama antara PB PGRI dan Intel pada hari senin – selasa tanggal 3-4 november 2014 di Gedung Guru Indonesia. Acara ini dibuka langsung oleh Sekjen PB PGRI Muh. Qudrat Nugraha,Ph.D. dan para peserta yang hadir berasal dari tenaga kependidikan semua jenjang level pendidikan dari SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA se-DKI Jakarta.

Dalam kesempatan ini, bertindak sebagai intruktur Ali Ishak, S.Sos dan Budi yang kedua berasal dari Intel Indonesia Corporation. Program pelatihan yang diadakan selama 2 (dua) hari ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian para pengajar di sekolahnya masing – masing serta dapat mengimplementasikan program TIK dalam kurikulum 2013.

PB PGRI sebagai fasilitator pelatihan kali ini, berharap para guru dapat dengan mudah menyerap keahlian bidang TIK yang diajarkan oleh para instruktur. Harapan ini begitu besar dikarenakan pelatihan ini tak sekedar teori melainkan langsung melaksanakan praktek. Kedepannya, para guru yang sudah mengikuti pelatihan ini dapat menularkan keilmuannya kepada rekan sejawatnya serta para murid di sekolah. Sehingga impian indonesia terbebas dari buta teknologi informasi dan komunikasi segera terwujud. Semoga. (TYS)

Informasi Selengkapnya »»