Pelaksanaan Ujian Nasional

PEMETAAN PENDIDIKAN
UN Tidak Perlu Diadakan Tiap Tahun JAKARTA, Jika fungsi ujian nasional direncanakan berubah hanya untuk pemetaan, seharusnya tidak perlu ada UN untuk 1-2 tahun ke depan, bahkan ujian itu tidak perlu berskala nasional. Pelaksanaannya cukup dengan menggunakan metode sampling seperti pemetaan internasional.

Ini dikemukakan Direktur Eksekutif The Institute for Education Reform Mohammad Abduhzen, di Jakarta, Minggu (25/1). “Jika dilakukan setiap tahun, program UN ini pemborosan saja,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Materi Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengumumkan tiga perubahan dalam UN. Pertama, UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan sehingga kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh sekolah. Kedua, ujian dapat ditempuh beberapa kali untuk memperbaiki pencapaian standar. Ketiga, ujian wajib diambil minimal satu kali dan dilaksanakan pada awal semester akhir.
Namun, meski tidak menjadi penentu kelulusan, hasil UN tetap digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Langkah ini dinilai masih bisa mendorong perilaku tidak jujur karena murid, guru, sekolah, atau pemerintah daerah akan tetap berlomba mengejar nilai tertinggi.
“Jika UN tidak penting dalam konteks sekarang ini, sebaiknya tidak perlu dicari-cari argumentasi agar tampak penting. Alasan awalnya UN perlu ada hanya untuk pemetaan. Belakangan ditambah untuk masuk PTN dan pertanggung jawaban kepada orangtua,” kata Abduhzen.
Dalam rencana perbaikan, Kemdikbud menyebutkan hasil UN tidak hanya akan menjadi alat pemetaan bagi pemerintah, tetapi juga bagi murid, orang tua, guru, dan sekolah. Pemetaan untuk menggambarkan capaian kopetensi murid akan disampaikan melalui surat keterangan hasil atau laporan yang lebih lengkap dengan kategorisasi.
Menurut pakar evaluasi dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Jakarta, Erlin Driana, ujian untuk menentukan kompetensi murid secara individual dan ujian untuk pemetaan sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda sehingga desainnya pun seharusnya berbeda. Perubahan pelaporan untuk kompetisi murid merupakan rencana yang positif untuk memberikan gambaran lebih utuh tentang capaian belajar murid. Namun, pelu diingat bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak akan berhasil jika terlalu difokuskan pada pengukuran output

Informasi Selengkapnya »»

Ujian Nasional Online

Ujian Nasional, Sistem Semi – daring Dirintis Tahun 2015.
Jakarta, KOMPAS – Ujian nasional dengan system semi - daring (onlaine) dimulai tahun ini dengan target sementara 862 sekolah jenjang pendidikan menengah kejuruan, terdapat 2.197 sekolah target sementara . Sekolah – sekolah yang tergolong perintis ujian nasional sistem semi-daring itu masih diverifikasi dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.“Untuk tahun ini, (system semi – daring) hanya bagi sekolah yang sudah siap

kalau sudah berhasil, secara bertahap nanti meluas. Tidak serta – merta semua pada tahun ini karena infrasturktur yang belum siap ,”ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam, Kamis (29/1), di Jakarta.
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Mustaghfirin Amin, yang ditemui secara terpisah , mangatakan, telah merekomendasikan 2.197 sekolah yang dinilai siap menjalani ujian nasional semi-daring. Namun , sama halnya dengan SMA , data sementara akan diverifikasi daerah lebih dahulu unutk melihat kesiapan sekolah – sekolh itu. “ Syarat unutk ikut ujian nasional semi-daring ini ialah jumlah komputer yang ada 1 komputer berbanding 3 murid agar waktu ujiannya tidak lama, “kata Mustaghfirin.
Fleksibel
Dengan ujian nasioanl berebasis computer tersebut, Nizam berharap pelaksanaan ujian akan lebih fleksibel. Bagi sekolah yang siap , bisa segera menjalani ujian nasional tanpa menunggu jadwal pelaksanaan serempak dengan sekolah lain seperti sekarang. Disebut dengan sistem semi – daring karena pelaksanaan nya tak waktu seketika . Pelaksanaannya menggunkan server local, tetapi sinkronisasi data dan hasilnya akan menggunakan sistem daring . Itu untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atau bentuk penyimpangan lainnya.
Bentuk soal ujian nasional tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Standarnya juga sama , tetapi tidak menetukan kelulusan . (LUK)

Informasi Selengkapnya »»

Kurikulum Pendidikan 2013 - 2018

Kurikulum 2013 Merata Pada 2018 - Jakarta, Kompas, semua sekolah ditargetkan mulai mempratikkan kurikulum 2013 pada tahu 2018. Untuk tahun ini, sekolah yang di tunjukan sebagai sekolah uji coba Kurikulum 2013 tetap hanya 6.221 sekolah. Sekolah bukan sasaran yang bersikeras memakai kurikulum 2013 akan mensulitkan mengisi atau mengakses data pokok pendidikan.

Hal itu di tegaskan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Anies Baswedan di sel-sela rehat rapat kerja pertama dengan komisi X DPR, selasa (27/1), di Jakarta. “yang boleh memakai Kurikulum 2013 hanya sekolah yang ditunjuk. Selebihnya harus tetap memakai kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau kurkulum 2006. Yang lain, tidak boleh. Nanti dikuncinya di dapodik (data pokok pendidik). Sekolah non-sasaran hanya akan bisa mengakses dapodik kurikulum 2006,” ujar Anies.
Dalam rapat kerja pertama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi X yang dihadiri 49 anggotanya mempertanyakan alasan penghentian Kurikulum 2013 bagi mayoritasnya sekolah, bahkan bagi sekolah yang siap melaksanakan. Penghentian Kurikulum 2013 dinilai tak tepat karena sudah banyak anggran yang dikeluarkan, terutama untuk pembelian buku. Para anggota Dewan menyarankan Kurikulum 2013 tetap dilanjutkan di semua sekolah, tetapi sambil dievaluasi dan disempurnakan agar menjadi kurikulum “breusia panjang” dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dalam pemaparannya, Anies mengatakan, Kurikulum 2013 sampai saat ini dilaksanakan 6.221 sekolah. Menurut rencana, pada semester II, aka nada 12.480 sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
Zulfadhli, anggota Komisi X, menanyakan alasan pemilihan sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan Kurikulum 2013. Banyak sekolah yang ingin tetap melanjutkan Kurikulum2013 meski baru melaksanakan selama satu semester, tetapi tidak boleh. “Meski baru satu semester, mereka sudah siap,” ujarnya.
Utut Adianto, mantan Wakil Komisi x, mengingatkan rekomendasi panitia kerja Kurikulum 2013 yang dibentuk pada era Mendikbud Mohammad nuh. Saat itu, perubahan kurikulum semata-mata karena terlalu banyak mata pelajaran dan buku sekolah yang dibawa anak. Meski disederhanakan, biaya penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 hingga Rp 2,7 triliun.
Ketegasan
Utut menyadari kebijakan Kurikulum 2013 sepenuhnya wewenang Kemdikbud. Namun, Kemdikbud tetap perlu menjelaskan secara komprehensif alasan penghentian Kurikulum 2013 bagi mayoritas sekolah. “Pemerintah harus tegas menetapkan syarat atau kriteria sekolah yang lanjut dan tidak,” ujarnya.
Zulfadhli juga meminta agar evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dipercepat sehingga tidak perlu menunggu pelaksanaan untuk semua sekolah pada 2009, seperti yang direncanakan kemdikbud. “Jangan terlalu lambat karena ini terkait dengan bonus demografi,” kata Zulfadhli.
Anggota Komisi X lain, jefirstson, juga tak setuju jika Kurikulum 2013 dihentikan. Dia berpandangan masalah kurikulum pada urusan teknis distribusi buku dan pelatihan guru. Ia mengakui Kurikulum 2013 perlu dievaluasi, tetapi tak perlu sampai dihentikan. Pertimbangannya, banyak sekolah yang telah membeli buku pegangan Kurikulum 2013. (LUK)

Informasi Selengkapnya »»

Pendidikan Jepang Vs Indonesia

Beda Kurikulum, Beda Hasilnya - Dua foto ini diposkan Ayah Edy Parenting yang di sebar dari foto internet Hikmat Alam. Adakah yang salah ?

Ironis. Apa benar perilaku anak Indonesia,seenaknya membuang sampah ke laut ? Sementara itu, anak-anak di Jepang memberi makan ikan koi di pinggir sekolah di atas jalan yang dilalui mereka. Aduh, beda Jepang, beda pula Indonesia.

Sekolah-sekolah di Jepang ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik etika perilaku dan budi pekerti murid-murid sekolah mereka mulai prasekolah alias TK hingga SD. Kebiasaan ini berlangsung selama lebih kurang 2+6 tahun. = 8 tahun.

Hampir setiap hari anak-anak diberikan pelajaran praktik mengelola sampah. Ini salah satu model pengembangan kurikulum di negeri Sakura. Sampah di sana sampah itu akan selalu di daur ulang, dimanfaatkan kembali untuk masyarakat atau dijadikan bahan bakar alternatif dan sebagainya.

Mereka juga dilatih membersihkan kelas, membersihkan toilet sekolah, merapikan ruang kelas, menata sepatu, berkata santun, hadir tepat waktu, berlatih kejujuran dan semua budi pekerti lainnya. Tak ketinggalan dasar-dasar life skill. Seperti: memasak, saling membantu, melayani, tolong-menolong serta ramah alam dan lingkungan keseimbangan ekosistem ditanamkan sebagai proses pembiasaan.

Tak ayal, memasuki usia dewasa mereka sudah tahu bagaimananya hidup tertib, jujur, bersih, rapi dan beretika moral yang baik di lingkungan masyarakat. Luar biasa.
Bisa dilihat, misalnya saja selokan-selokan di pusat kota, seperti Tokyo hingga di pedesaan terlihat jernih, bersih terawat. Ikan-ikan koi tanpa takut tercemar limbah rumah tangga atau pabrik menjadi pemandangan yang mengasyikkan sepanjangan selokan. Di sana tak ada orang membuang sampah sembarangan ke got. Ikan-ikan koi yang mahal harganya itu pun aman dari ancaman pencurian.

Andai saja kita bisa meniru kebiasaan luhur anak-anak di negaranya Kaisar Akhi Hito tentu akan lebih dasyat. Memang kurikulum bagi anak-anak kita beda yang melulu mengejar target isi kepala. Apa iya, begitu ? (Tiyas)

Informasi Selengkapnya »»